Jembrana – Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana menggelar rapat kerja pada Senin, (11/8/2025), di Ruang Rapat DPRD Jembrana. Rapat tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Jembrana beserta jajaran, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali Cabang Negara, serta Direktur Utama PT. Jamkrida Bali Mandara.
Agenda rapat membahas relaksasi belanja subsidi kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan peserta pemagangan luar negeri.
Ketua Komisi II DPRD Jembrana, I Ketut Suastika, S.Sos, mengatakan bahwa pembahasan ini merupakan langkah konkret untuk memastikan dukungan keuangan bagi calon PMI, khususnya kelompok usia muda.
“Kami ingin semua calon pekerja migran, termasuk yang berusia di bawah 21 tahun, punya kesempatan yang sama untuk mengakses kredit. Karena seringkali, keterbatasan modal menjadi hambatan utama mereka,” ujar Suastika.
Dari rapat tersebut, disepakati tiga poin utama:
Akan dibuat rancangan addendum terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Memorandum of Understanding (MOU).
Selanjutnya akan dilakukan pembahasan antara pihak BPD, PT. Jamkrida, dan Dinas Tenaga Kerja terkait addendum MOU PKS tersebut.
Tujuan addendum ini adalah agar fasilitas kredit dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri, termasuk mereka yang berusia di bawah 21 tahun.
Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, S.M., menegaskan bahwa kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan calon pekerja migran.
“Dengan akses pembiayaan yang lebih inklusif, kita ingin memastikan anak-anak muda Jembrana memiliki modal dan kesiapan yang cukup sebelum berangkat bekerja ke luar negeri,” jelasnya. (!)
