Jembrana – Komisi I DPRD Kabupaten Jembrana melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah pada Kamis (25/9/2025). Sidak dilakukan di dua wilayah, yakni Kecamatan Melaya yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Jembrana, H. Sajidin, bersama anggota I Wayan Suparta dan I Nengah Budiasa, serta Kecamatan Mendoyo dan Pekutatan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Jembrana, I Nyoman Sudiasa, bersama anggota komisi lainnya.
Di Kecamatan Melaya, rombongan meninjau SD Negeri 2 Gilimanuk dan SD Negeri 4 Gilimanuk. Hasil sidak menunjukkan adanya persoalan distribusi guru yang tidak merata. SD Negeri 2 Gilimanuk mengalami kekurangan guru agama, baik Hindu maupun Islam. Bahkan pihak sekolah terpaksa menghadirkan relawan guru agama Islam dengan dana iuran siswa Rp10 ribu per bulan, yang dipakai untuk kegiatan keagamaan sekaligus insentif pengajar. Sebaliknya, di SD Negeri 4 Gilimanuk justru terjadi kelebihan guru agama Hindu, sehingga salah satu guru harus membantu mengajar di SD Negeri 2 Gilimanuk demi memenuhi kewajiban jam mengajar.
Sementara itu, di Kecamatan Mendoyo dan Pekutatan, Komisi I juga melakukan sidak ke SD Negeri 2 Yehembang Kangin, SD Negeri 2 Yeh Sumbul, dan SMP Negeri 1 Pekutatan.
Di SD Negeri 2 Yehembang Kangin, sekolah menolak rencana regrouping karena bangunan sekolah yang dibangun tahun 2022 masih layak pakai, lingkungan mendukung, serta jumlah siswa diprediksi akan meningkat tahun depan. Pihak sekolah meminta agar rencana regrouping dikaji kembali.
Di SD Negeri 2 Yeh Sumbul, sekolah mengusulkan penambahan guru agama Hindu, guru olahraga, tenaga tata usaha, pembangunan pagar sekolah, serta pembenahan plafon ruang kelas. Sekolah juga menyampaikan adanya kekosongan jabatan kepala sekolah yang saat ini masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Sedangkan di SMP Negeri 1 Pekutatan, sidak menemukan adanya kasus perundungan (bullying) yang membuat salah satu siswi berhenti sekolah. Selain itu, pihak sekolah mengusulkan rehabilitasi ruang kelas, pengadaan 70 komputer yang sempat tertunda akibat pandemi, serta penggantian menu makan bergizi (MBG) dari roti dan sayur mentah menjadi nasi, karena dinilai lebih sesuai dengan selera siswa.
Menanggapi hasil sidak, Ketua Komisi I DPRD Jembrana, H. Sajidin, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti seluruh temuan ini dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.
“Kami menemukan persoalan serius, terutama soal distribusi tenaga pendidik. Ada sekolah yang kekurangan guru, ada pula yang justru kelebihan. Ini harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi ketimpangan yang merugikan anak didik,” ujar Sajidin.
Ia juga menyoroti persoalan kasus bullying di SMP Negeri 1 Pekutatan yang menyebabkan seorang siswi berhenti sekolah.
“Bullying adalah persoalan yang tidak boleh dianggap sepele. Kami mendorong pihak sekolah bersama dinas pendidikan untuk mengambil langkah tegas, agar kejadian serupa tidak terulang dan hak anak untuk mendapat pendidikan tetap terjamin,” tegasnya.
Selain itu, H. Sajidin menyatakan bahwa pihaknya juga akan memperjuangkan usulan sekolah terkait infrastruktur pendidikan, mulai dari rehabilitasi ruang kelas, pembangunan pagar sekolah, hingga pengadaan sarana-prasarana seperti komputer dan tambahan tenaga pendidik.
“Kami di DPRD tentu akan mengawal aspirasi yang disampaikan pihak sekolah. Semua catatan ini akan kami bawa dalam rapat bersama eksekutif agar mendapat prioritas anggaran, karena pendidikan adalah salah satu sektor penting yang harus terus kita jaga kualitasnya,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Jembrana, I Nyoman Sudiasa, S.H, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan pendidikan.
“Harapan kami, setiap temuan di lapangan tidak hanya berhenti sebagai catatan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti. Pemerintah daerah harus cepat merespons kebutuhan sekolah, baik menyangkut tenaga pendidik, fasilitas belajar, maupun perlindungan siswa,” ungkap Sudiasa.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD siap mendorong eksekutif agar memprioritaskan anggaran pendidikan dalam pembahasan RAPBD ke depan.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru, tidak ada lagi kasus bullying yang berlarut-larut, dan fasilitas pendidikan di Jembrana semakin merata. Ini demi masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Komisi I DPRD Jembrana memastikan akan terus melakukan pengawasan ke lapangan guna memastikan mutu pendidikan di Jembrana berjalan optimal. (!)
