Jembrana – Komisi III DPRD Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama jajaran Rumah Sakit Umum (RSU) Negara pada Rabu (11/2/2026) di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Jembrana. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Jembrana, I Dewa Putu Merta Yasa, ST.
Raker ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Jembrana tertanggal 27 Januari 2026 mengenai penetapan jadwal kegiatan DPRD bulan Februari 2026. Fokus pembahasan diarahkan pada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja RSU Negara, baik dari sisi pelayanan maupun kondisi keuangan.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek penting, mulai dari mutu layanan kesehatan hingga tata kelola keuangan rumah sakit. Secara umum, pelayanan RSU Negara dinilai sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih diperlukan pembenahan di beberapa bidang strategis.
Ketua Komisi III DPRD Jembrana, I Dewa Putu Merta Yasa, ST, menekankan pentingnya peningkatan kualitas komunikasi antara tenaga medis dengan pasien maupun keluarga pasien. Selain itu, ia juga menyoroti penataan area parkir serta peningkatan kenyamanan fasilitas penunjang.
“Secara umum pelayanan sudah berjalan baik, tetapi komunikasi antara tenaga medis dan pasien atau keluarga pasien perlu terus ditingkatkan. Begitu juga dengan penataan parkir dan kenyamanan fasilitas pendukung lainnya,” ujarnya.
Selain persoalan pelayanan, rapat juga menyoroti kondisi utang RSU Negara yang merupakan akumulasi dari beberapa tahun sebelumnya. Beban keuangan tersebut berdampak pada operasional rumah sakit, termasuk ketersediaan obat-obatan serta keterlambatan pembayaran jasa pelayanan (JASPEL).
Dalam penjelasan yang disampaikan, JASPEL disebutkan tidak dihapus, melainkan mengalami penundaan pembayaran dan akan direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan rumah sakit.
Manajemen RSU Negara pun telah mengambil berbagai langkah perbaikan, seperti melakukan efisiensi belanja, mengoptimalkan pendapatan non-medis, meninjau ulang kerja sama dengan mitra termasuk layanan Hemodialisa (HD), serta mengajukan bantuan alat kesehatan ke pemerintah pusat.
Terkait layanan Hemodialisa, Komisi III menilai keberadaannya masih sangat dibutuhkan masyarakat. Skema kerja sama yang telah diperbarui dinilai tidak lagi membebani rumah sakit dan bahkan mulai menunjukkan surplus, meski masih dalam jumlah terbatas.
Penguatan sistem melalui pengembangan Rekam Medis Elektronik (RME/SIMRS) juga menjadi perhatian. Proses pemilihan vendor dilakukan secara selektif dan melibatkan kajian tenaga ahli guna memastikan sistem yang diterapkan mampu meningkatkan efisiensi, integrasi layanan, dan mutu pelayanan kesehatan.
Dalam rapat tersebut turut dibahas fasilitas pelayanan keagamaan di RSU Negara, termasuk keberadaan pemangku yang sebenarnya sudah tersedia. Namun, diperlukan sosialisasi yang lebih maksimal agar masyarakat mengetahui dan dapat mengakses layanan tersebut saat dibutuhkan.
Kondisi ambulans RSU Negara juga menjadi pembahasan. Saat ini, armada yang ada masih memenuhi standar keselamatan dan akreditasi. Meski demikian, ke depan diperlukan upaya pengadaan ambulans yang lebih representatif melalui dukungan pemerintah pusat maupun koordinasi lintas sektor.
Sementara itu, untuk kesejahteraan petugas parkir, disampaikan bahwa gaji mereka telah diperhitungkan dan direncanakan mengalami kenaikan pada tahun ini.
Komisi III DPRD Kabupaten Jembrana menyatakan memahami keterbatasan fiskal daerah. Namun, pihaknya tetap berkomitmen mendorong dukungan anggaran serta memperkuat sinergi dengan Badan Anggaran dan pihak eksekutif guna membantu pemulihan kondisi keuangan serta peningkatan kualitas pelayanan RSU Negara.
“Perbaikan pelayanan dan penyehatan keuangan RSU Negara harus berjalan beriringan. Dibutuhkan komitmen bersama antara manajemen rumah sakit, DPRD, dan pemerintah daerah demi pelayanan terbaik bagi masyarakat Jembrana,” tutup I Dewa Putu Merta Yasa. (*)
