Polemik revitalisasi Pasar Umum Negara tak kunjung usai, enam orang perwakilan pedagang yang menamai dirinya Paguyuban Sanjimerta kembali mendatangi DPRD kabupaten Jembrana, pada Kamis (20/7/2023).
Kedatangan mereka kesekian kalinya ke gedung wakil rakyat ini tidak lain untuk mengadu dan meminta kejelasan terkait tuntutan mereka yang belum ada kejelasan hingga kini.
Enam orang perwakilan paguyuban pasar tersebut diterima langsung oleh ketua DPRD kabupaten Jembrana ni Made Sri Shutarmi, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan para Ketua Komisi I, II & III.
Mereka, perwakilan pedagang pasar umum negara meluapkan kekecewaan usai Kepala dinas Perindakop I Komang Adinata dan Kepala dinas PUPR I Wayan Sudiarta memaparkan terkait revitalisasi dan relokasi yang telah dipersiapkan oleh pemerintah di dua lokasi yang berbeda.
Saat ini sudah masuk tahap relokasi, kami menyediakan tempat di dua lokasi berbeda yaitu di pasar Ijogading dan itu sudah dilakukan. Namun karena dari kapasitas pasar Ijogading dan banyaknya jumlah pedagang pasar tentunya tidak mencukupi maka dari itu rencananya sebagian akan ditempatkan di area parkir Pemkab”, jelasnya.
Menurutnya, untuk ukuran los dan kios, karena pelaksanaan tendernya pararel dan saat ini proses tender sedang berjalan di samping itu kita juga mengejar waktu supaya bisa segera terlaksana, maka dari itu untuk ukuran kios semua di samakan dengan ukuran 2X3 sementara untuk los tetap ukuran 1,5 X 2.
“Terkait beberapa masukan masukan dari teman teman paguyuban nanti kita akan lakukan penyesuaian sesuai kondisi yang kita dapatkan dilapangan,” pungkas Sudiarta.
Sementara itu Juru bicara Paguyuban Edi Irawan mengatakan dari beberapa kali pertemuan dengan pihak Pemkab yang difasilitasi oleh DPRD dinilai belum menemukan hasil yang memuaskan, bahkan hampir semua tuntutan dari kami tidak ada satupun yang terakomodir.
“Saat ini kami belum berani mengambil kesimpulan untuk menyetujui apa yang menjadi harapan dari pemkab dan kita sepakat untuk bermusyawarah kembali dengan para pedagang lainnya, karena sekali lagi harapan kami belum terakomodir,” ujar Edi.
Sebelumnya terkait hal itu Edi mengaku sudah memberi gambaran kepada pemkab dan disaksikan oleh Pimpinan Dewan.
“Kami berharap alternatif alternatif yang kami sodorkan kepada Pemkab semoga dapat di kaji ulang sehingga kami para pedagang bisa merasa lega,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Shutarmi, SM dalam mediasi mengaku akan memonitor permasalahan ini dan komunikasi pedagang dengan pemerintah bisa berjalan baik.
Selaku fasilitator pertemuan audensi ia berharap untuk para kadis lebih membuka ruang diskusi untuk mencari solusi terbaik.
“Ini bukan pertemuan akhir dan tidak menutup kemungkinan kedepan akan diadakan lagi pertemuan untuk mencari solusi terbaik,” jelas Sri Sutarmi. (!)
