Jembrana – Komisi II DPRD Kabupaten Jembrana menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (12/2/2026), di Ruang Rapat DPRD Jembrana. Agenda utama rapat tersebut adalah membahas penguatan ketahanan pangan daerah, pengembangan sektor perikanan, serta evaluasi penyaluran subsidi bagi masyarakat.
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Jembrana, I Ketut Suastika, S.Sos., MH, dan dihadiri Inspektorat Kabupaten Jembrana, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kepala Bagian Hukum Setda, Kepala Bagian Pemerintahan, serta perwakilan BP3MI Bali.
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan menjelaskan sejumlah program prioritas berbasis potensi lokal. Untuk sektor perkebunan, komoditas kakao masih menjadi unggulan daerah. Namun, bantuan bibit kakao masih terbatas karena alokasi dari pemerintah pusat untuk Jembrana baru dijadwalkan terealisasi pada Oktober mendatang.
Selain itu, sektor peternakan juga terus didorong melalui bantuan satu ekor sapi per kelompok serta dukungan bagi kelompok ternak babi dan kambing. Pada sektor pertanian, hibah bibit, pupuk, dan pestisida tetap disalurkan guna menjaga produktivitas. Sementara program ketahanan pangan diarahkan pada pemanfaatan pekarangan rumah, seperti budidaya cabai, meskipun jumlah bantuan masih terbatas.
Memasuki pembahasan sektor perikanan, pemerintah daerah mengalokasikan bantuan budidaya ikan sebesar Rp12 juta per kelompok. Sedangkan untuk Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), masing-masing kelompok difasilitasi bantuan sebesar Rp20 juta.
“Khusus perikanan, dukungan kami dalam bentuk uang untuk menunjang kegiatan kelompok,” terang Kepala Dinas.
Ia juga menambahkan, sistem penyaluran subsidi BBM bagi nelayan kini telah berbasis aplikasi guna memastikan transparansi dan ketepatan sasaran.
Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan mengungkapkan terdapat tiga program prioritas, yakni budidaya ikan nila jantan dan betina dengan target penjualan hingga Rp104 juta, pengembangan kampung nelayan dengan syarat lahan minimal 50 are, serta mekanisme pengajuan BBM subsidi yang dilakukan setiap bulan melalui SPBU.
Menanggapi paparan tersebut, Ketua Komisi II DPRD Jembrana I Ketut Suastika menyampaikan sejumlah catatan berdasarkan hasil kunjungan lapangan.
“Beberapa waktu lalu saat kami turun ke masyarakat, mereka meminta bantuan pakan tradisional dan pabrikan. Ada tiga kelompok yang sudah siap, tinggal pengelolaannya saja,” ungkap Suastika.
Ia juga mendorong agar pengembangan budidaya lebih difokuskan pada ikan lele dibandingkan indukan nila. Menurutnya, kebutuhan lele di Bali mencapai sekitar 5 ton untuk mendukung program MBG, sehingga peluang pasar sangat terbuka. Lele tersebut bahkan dapat difilet dan dibesarkan sesuai kebutuhan pasar.
Tak hanya itu, Komisi II juga mendorong pengajuan hibah mesin tempel melalui pemerintah provinsi guna memperkuat sarana operasional nelayan.
Persoalan retribusi turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
“Target kita Rp2,7 miliar, tetapi realisasinya masih menyisakan piutang. Bagaimana kita bisa menarik retribusi maksimal kalau sarana dan prasarananya belum memadai,” tegas Suastika.
Menjawab hal tersebut, Kepala Dinas menyampaikan salah satu kendala terletak pada fasilitas timbangan yang belum memadai dan akan segera dipersiapkan. Selain itu, rencana pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang terintegrasi dengan pasar ikan diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus membuka peluang kerja baru.
Di sisi teknis, operator menjelaskan pembelian BBM subsidi di SPBU wilayah Pengambengan dibatasi satu kali dalam sebulan. Perahu besar wajib melalui dinas, sedangkan perahu kecil dapat mengakses melalui aplikasi dengan bukti pelunasan sebagai syarat utama. Pelayanan untuk nelayan kecil juga tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP), baik melalui SPBU maupun di Pengambengan, dengan kapasitas pengambilan lebih besar di SPBU.
Menambahkan hal tersebut, I Putu Sudiasa menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengupayakan tambahan bantuan dari pemerintah provinsi. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat kendala di lapangan, khususnya bagi penjual dan pembeli yang mengalami kesulitan memperoleh rekomendasi BBM subsidi.
Melalui rapat kerja ini, Komisi II DPRD Jembrana berharap terjalin kolaborasi yang semakin kuat antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mengoptimalkan berbagai program subsidi dan pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di Kabupaten Jembrana. (*)
